Menata 'Kota Tepi Laut' Dalam Mendukung Wisata Bahari | Liputan 24 Sumatera Barat
Public Speaking, Master of Ceremony
Public Speaking, Master of Ceremony
www.AlvinAdam.com

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Menata 'Kota Tepi Laut' Dalam Mendukung Wisata Bahari

Posted by On 10:32 PM

Menata 'Kota Tepi Laut' Dalam Mendukung Wisata Bahari

  • Beranda
  • Artikel
Menata ‘Kota Tepi Laut’ Dalam Mendukung Wisata Bahari
Rabu,29 November 2017 - 00:09:12 WIB
Reporter : Tim Redaksi Menata ‘Kota Tepi Laut’ Dalam Mendukung Wisata Bahari Sceenshot

Oleh. Harfiandri Damanhuri

(Dosen Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta, Padang)

Euforia program kemaritiman dan pariwisata, menjadi pemantik pemerintahan kota/kabupaten yang wilayah administrasinya berhubungan langsung dengan pesisir. Ada sekitar 500 daerah di negara kita yang wilayah berhubungan langsung dengan tepi laut.

Era kebangkitan ini, perlu rasanya melihat kembali gagasan dan pemikiran tentang Perencanaan Kota Tepi Air (Waterfront City) : Studi Kasus Kota Padang oleh Dr.Ir. Eko Alvares, MS.Arst Dosen Arsitektur Universitas Bung Hatta, yang disampai pada forum Integrited Coastal Zone Planning and Management (ICZPM-MCRMP)-DKP Sumatera Barat Oktober 2003, lebih kurang 14 tahun yang lalu.

Pemikiran, cara pandang beliau dapat dijadikan landasan dalam bertindak dan berbuat terutama untuk Pemerintah Kota Pariaman yang mencoba mengapungkan kembali konsep pembangunan ‘Waterfront City’.

Kota-kota pesisir di Indonesia pada Abad XVII, umumnya tumbuh di kawasan muara sungai besar yang merupakan simpul perdagangan. Selama tiga dekade belakangan terjadi perubahan orientasi pembangunan. Dari arah tepi air (laut/sungai) ke arah daratan. Akibatnya banyak kawasan tapi air menjadi terbelakang, tidak lagi menjadi penting dari sebuah perencanaan pembangunan berkelanjutan sebuah kota pesisir.

Sebenarnya kawasan kota tepi air (laut) ikut berperan memecahkan masalah aktual yang dihadapi oleh sebuah kota diantarany a masalah moda transportasi, ekonomi dan kualitas lingkungan. Salah satu contoh hilangnya transportasi laut, mengakibatkan transportasi di darat menjadi padat, sehingga terjadi kemacatan dimana-mana. Itulah yang dialami oleh Kota Padang saat ini, sebuah kota tepi pesisir pada masa lalunya.

Banyak pembangunan kota dikawasan pesisir saat ini, tidak lagi memikirkan pola dan filosofi antropologis yang sudah berlangsung sejak era kolonial. Dimana pada masa itu pusat kota (bandar/city) umumnya di kawasan tepi air. Akan tetapi saat ini, pertumbuhan kota pesisir tidak terarah lagi. Coba lihat bagaimana nasib ‘Padang Kota Tua’. Ia merupakan salah satu ikon Kota Padang yang sudah mati suri, terbiarkan, tidak terawat, banyak bangunan kuno yang dirobohkan dan sudah ada yang berubah bentuk dan strukturnya.

Hal ini juga disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mengambil alah bangunan tersebut. Ada bangunan yang sudah jadi milik pribadi atau badan tertentu. Karena lemahnya peran perencanaan pemerintah secara maksimal terhadap perkembangan pembangunan sebuah kota di kawasan tepi air secara berkelanjutan.

Sisa bangunan tua yang sudah terdaftar sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) merupakan aset dalam mendukung Wisata Kota Tua, Kota Padang. Kalau perlu pemerintah Kota Padang menganggarkan dana (sewa atau beli) agar bangunan itu di ambil alih, dijaga dan dirawat sehingga identitas (ikon) sebagai sebuah kota tua tetap ada dan masih bisa dilihat dan dinikmati oleh wisatawan Internasional.

    • 1
    • 2
    • Halaman Selanjutnya

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]


Follow @Haluan_
TULIS KOMENTAR BERITA LAINNYA Sumber: Google News | Liputan 24 Pariaman

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »