Kementerian PUPR dan Ditjen SDA Sikapi Tantangan Operasional ... | Liputan 24 Sumatera Barat
Public Speaking, Master of Ceremony
Public Speaking, Master of Ceremony
www.AlvinAdam.com

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kementerian PUPR dan Ditjen SDA Sikapi Tantangan Operasional ...

Posted by On 4:33 AM

Kementerian PUPR dan Ditjen SDA Sikapi Tantangan Operasional ...

Nurlis E Meuko / NEF Senin, 8 Oktober 2018 | 13:59 WIB

Jakarta - Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Maryadi Utama mengatakan bahwa kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air masih menghadapi tantangan dalam beberapa aspek.

Karena pemerintah sedang fokus kepada pembangunan infrastruktur, dana yang diterima untuk operasi dan pemeliharaan masih belum memenuhi potensinya.

Maryadi mengatakan bahwa karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia, pemeliharaan yang dilakukan biasanya bergantung kepada permohonan dari Bupati dan masyarakat, dan prioritas ditentukan berdasarkan kondisi yang paling kritis.

“Kami di BWS Sumatera V mengelola dana yang sangat terbatas untuk operasi dan pemeliharaan embung, irigasi, sungai, pantai dan drainase,” kata Maryadi.

†œDana dan sumber daya manusia kita memang masih kurang, tapi masih bisa kami sikapi.”

Input masyarakat sangat penting untuk mengetahui masalah-masalah di lapangan, jelas Maryadi. “Kami bersyukur masyarakat senang dan kemudian kembali untuk memberikan usul baru.”

Irigasi dan pengendalian banjir merupakan masalah utama yang dihadapi oleh BWS Sumatera V, Maryadi menjelaskan bahwa sungai-sungai di Sumatera Barat memiliki topografi yang terjal sehingga sulit untuk mengeruk sedimen dan bangunan-banguna n pantai belum maksimal.

Namun Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA dan BWS Sumatera V sedang mengelola dan membangun sarana pengendali banjir dan pengendali sedimentasi di Sungai Batang Kuranji, Batang Air Dingin, dan Batang Agam. Selain itu BWS Sumatera V juga sedang mengelola pembangunan sarana air baku dalam bentuk embung untuk memenuhi kebutuhan air.

“Untuk di daerah Sinamar khusus masalah sosial, sejak awal pembangunan tahun 2008, secara bertahap ben dung dapat diselesaikan, namun sejak tahun 2014 terkendala oleh masalah sosial dan pembebasan lahan,” jelas Maryadi.

“Kita [BWS Sumatera V] memang tidak membutuhkan bantuan teknis, namun kita butuh bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah pembebasan lahan,” lanjutnya.


Sumber: BeritaSatu.comSumber: Berita Sumatera Barat

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »